Komentar |
| Foto Masa Aksi dan Sejumlah Anggota Polisi Yang Sanging Dorong Didepan Pintu Kantor Kejaksaan Negri Dompu |
Aksi yang dilakukan oleh puluhan demostrasi yang ada karena kecewa dengan sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kabupaten Dompu, yang sudah memberikan ancaman satu bulan terhadap tersangka oknum anggota DPRD Kabupaten Dompu lewat Sidang bacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Dompu.
Baca Juga:dugaan kasus kades dorebara sekda dompu
Ancaman satu bulan yang diberikan JPU dinilai tidak mengacu pada aturan yang termuat dalam undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang penghapusan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): pasal 5 huruf (a), pasal 6 dan pasal 1 sampai dengan ayat 4. Dalam hal itu, pihak mereka menduga bahwa pihak kejari dompu dan oknum pelaku nampak seolah-olah bermain dibelakang layar.
 |
| Foto Kepala Kejaksaan Negri Dompu Saat Menemui Masa Aksi |
Maka dengan ini KOHATI cabang Dompu kembali turun ke jalan untuk kedua kalinya dengan membawa beberapa aspirasi yang harus mendapat keadilan dari sejumlah kasus KDRT.
Massa meminta agar jaksa harus memberikan tuntutan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan jangan sampai dalam kasus KDRT ini ada dugaan ingin melindungi pelaku.
 |
| Foto Puluhan Masa Aksi |
Dalam aksi unjuk rasa ini, KOHATI juga menggelar aksi "Seribu Koin untuk Aparat Penegak Hukum Kabupaten Dompu", mereka menggalang dana kepada pengendara yang melintas, dana yang terkumpul rencana ingin diberikan kepada pihak Kejaksaan, karena mereka menilai hukum gampang dibeli dengan uang.
Aksi demonstrasi berlangsung hampir ricuh ketika masa hendak merangsek masuk dalam ruang Kantor Kejaksaan untuk menemui Kejari Dompu, namun aksi saling dorong tidak berlangsung lama setelah Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, Mei Abeto, H. SH, MH, menemui massa.
Kepada massa aksi, Mei Abeto, H. SH, MH mencoba menjelaskan, mengapa JPU sampai memberikan tuntutan 1 bulan terhadap terdakwa APS dalam perkara ini. Menurut Abeto harus diketahui dulu asal muasal, sebab akibat kenapa peristiwa ini muncul yang harus dipahami bersama.
"Itu semua sudah dibuka di persidangan, jadi, Jaksa tidak ujuk-ujuk langsung pada tuntutan satu bulan, maksimumnya 4 bulan, karena itu masih dalam lingkup suami istri. Yang saya tau filosofinya, UU KDRT, ketika menyangkut masalah kekerasan dan menyangkut juga masalah penganiayaan itu sifatnya bukan untuk melakukan pemenjaraan atau pemisahan terhadap suami istri, tetapi bagaiman bisa untuk menyatukan kembali supaya mahligai keluarga itu bisa utuh, karena mereka sudah disatukan oleh tuhan yang maha kuasa" Jelasnya.
Tidak puas dengan penjelasan yang disampaikan Kejari Dompu, massa pun berbalik arah dan menuju Kantar Pengadilan Negeri Dompu untuk kembali melakukan orasi mereka.(fhen).