Komentar |
| Foto Beberapa Anggota Gerakan Aktivis Mahasiswa Muna-Jakarta(GAMM-J) Saat di depan gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) |
Jakarta - l BidikInfoNews.com - Gerakan Aktivis Mahasiswa Muna-Jakarta(GAMM-J) menggelar konferensi pers di depan gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR), Jakarta Selatan pada Selasa, 29 November 2021 kemarin.
Konferensi pers yang berlangsung kurang lebih selama 15 menit tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum GAMM-J Razak Ode. Dalam penyampaiannya, Ketua Umum GAMM-J Razaq Ode ditemani Koordinator Lapangan Konferensi Pers La Ode Muhammad Agus dan beberapa mahasiswa adat Kabupaten Muna.
Baca Juga :giat kemanusiaan brimob 2 yon c pelopor
Diketahui GAMM-J menduduki Kementerian PUPR Jakarta Selatan dipicu oleh tuntutan yang disampaikan sebelumnya melalui deklarasi terbuka di Kantor Sekretariat GAMM-J yang juga bertempat di Jakarta Selatan tidak diindahkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam tuntutannya tersebut, Ketua Umum GAMM-J Razaq Ode meminta kepada Pemprov Sultra untuk segera mencabut surat pembatalan proyek rehabilitasi jalan yang ada di Kabupaten Muna, khususnya Wakumoro hingga Bea.
Selain itu, ia juga menyebutkan agar Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara harus segera diperiksa terkait adanya dugaan permainan proyek pembangunan jalan raya Wakumoro - Bea.
Pasang Iklan Disini :
"Kami merasa bahwa aksi kami melalui media sosial beberapa waktu lalu tidak ditanggapi serius oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya tuntutan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Muna, maka dari itu kami menggelar konferensi pers ini, tepat di depan gedung Kementerian PUPR," ungkap Razaq Ode dalam pernyataan tertulisnya yang diterima media ini pada Rabu, (01/12/2021).
Senada dengan hal tersebut, Koordinator Konpers, La Ode Agus mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini seakan menganggap remeh aksi yang diadakan oleh GAMM-J. Ia pun mengecam bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran bila tuntutannya bersama rekan-rekannya tidak diindahkan oleh pihak Pemprov Sultra.
"Jika tahun ini tidak bisa direalisasikan proyeknya, yang kemudian saya sebut sebagai rehabilitasi jalan raya Wakumoro hingga Bea, maka Ali Mazi lebih baik mundur dari jabatannya, karena tidak bisa menuntaskan keresahan masyarakat yang sudah sejak lama jadi pembahasan," tutupnya. (Tim).