Anjloknya Harga Gabah, Suharlin: Cabut Ijin Bulog, Bupati Penuhi Janji Politiknya

Kategori Berita


.

Anjloknya Harga Gabah, Suharlin: Cabut Ijin Bulog, Bupati Penuhi Janji Politiknya

14 Mar 2022
Foto Beberapa Anggota DPRD Dompu Saat Mengelar Rapat RDPU Bersama Kelompok Tani dan Pemerintah Daerah


Dompu, Bidikinfonews.com - Turunnya Harga Gabah mencekik para petani yang ada, Puluhan Ketua Kelompok Tani di kabupaten Dompu Gelar Rapat RDPU Bersama Pemerintah Daerah.


Ketua Dewan Tani Indonesia (DTI) M Hasan biasa disapa Heso Ncando dalam rapat tersebut menyampaikan beberapa persoalan yang dialami oleh para petani saat ini, yang pertama, Akibat turunnya harga gabah tersebut, telah membuat para petani semakin merugi, karena modal awal yang dikeluarkan oleh para petani cukup tinggi akibat harga pupuk dan obat-obatan saat musim tanam cukup mahal.


Baca Juga:Harga Jagung Rp 4.000 Dalam RPJMD, Kadis Pertanian : Itu Bukan Kewenagan Kami


"Saat panen harga gabah tidak nutup biaya tanam. Turun tiap hari. Idealnya Rp 4.000 hingga Rp 4.200 rupiah per kilogram. Sekarang turun hingga Rp 3.300 per kilogramnya saat ini. bagaimana dengan sikap pemerintah saat ini!,” tanya Hasan Ncando. 


Lanjut Hasa Ncando, Kalau harga gabah di di dompu masih seperti ini, jangan harap para petani maju, justru sebaliknya gulung tikar, Bagaimana mau untung, belum lagi harga jagung dan hasil pertanian hari ini. kembali pokok saja tidak bisa!.


"Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2020, tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah atau beras, disebutkan, bahwa HPP gabah ditetapkan dengan ketentuan, bahwa harga pembelian gabah kering panen (HKP) dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 25 persen, dan kadar hampa atau kotoran paling tinggi 10 persen, sebesar Rp 4.200 per kilogram di tingkat petani, atau Rp 4.250 per kilogram di penggilingan,"tegasnya. 

Foto Beberapa Ketua Kelompok Tani 

Heso Ncando, perlu diketahui oleh pihak pemerintah saat ini, untuk harga pembelian gabah kering giling dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 14 persen, dan kadar hampa atau kotoran paling tinggi 3 persen, sebesar Rp 5.250 per kilogram di penggilingan, atau Rp 5.300 per kilogram di gudang Perum Bulog. 


"Melihat kondisi saat ini, petani yang ada sekarang, berteriak dan mjerit akan hal ini, sikap kemudian ditambah lagi dengan sikap pemerintah daerah yang tidak peduli. Aduuhh sungguh malang nasip para petaniku.!, " terang Heso Ncando Sambil geleng-geleng kepala.


Pasang iklan Disini :


Menangapi persoalan tersebut, Perwakilan pihak Bulog Putra Indonesia (PI) Dompu Anggun Suprapti mengatakan, bahwa pihaknya menjelaskan PI saat ini beli gabah dengan harga 3.600 perkilo, itu dilihat dari kualitas gabahnya,"ujar Anggun. 


Kualitas yang dimaksut yaitu, gabah harus sesui jangka waktu panen, kadar airnya, dan lain lainya,namun pihak PI sendiri saat ini menyerap gabah cuman terbatas. 


"Hari ini, gudang kami sendiri stok masih dipenu sementara di gudang lainya gabahnya juga masih sebanyak, sehingga PI sendiri saat ini membelih gabah yang ada namun terbatas,"terangnya. 


Baca Juga :Harga Gabah Anjlok, Bupati Dompu Bungkam


Sementara sala satu anggota DPRD Dompu Suharlin ST Mengatakan bahwa pihak PI sendiri soalah seperti raja seweng-wenag membeli gabah petani tampa mengacu pada regulasi harga yang ditetapkan di dalam (Hpp) yang ada.


"Saya mempertanyakan kepada pihak pemerintah saat ini, apa yang kalian sudah lakukan terkait turunnya harga gabah ini, jangan menutup mata, menutup telinga bagaimana dengan sikap pemerintah daerah segingga mebiarkan pihak bulog sendiri sewenang-wenangnya menentukan harga beli gabah petani,"tegasnya. 


Kalo pun demikin pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk melakukan evaluasi dan mengambil langkah kongkrit, sesui regulasi aturan yang tertera. 


"Ketika keberadaan pihak PI dan bulog yang ada tidak mampu menjawab serta mengikuti atruan yang ada. Saya minta kepada pemerintah daerah di cabut aja ijinnya bulog itu, karena mereka saat ini telah semaunya menetapkan harga beli tampa didasari (hpp) yang ada. 


Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pemerintah bagaimana komitmennya terhadap PI dan Bulog lainya dengan harga beli gabah di bawah strandar harga yang ditetapkan dalam (HPP) tersebut. 


"Bagai mana dengan janji politiknya pihak bupati sendiri, bahwa akan menjawab persoalan-persoalan para petani yang ada, begitu juga dengan dinas terkait, sejau ini langkah apa yang dilakukan oleh kalian guna menjawab keluhan para petani saat ini,"ungkapnya. 


Ditempat yang sama, Pimpinan Sidang Muhammad Subhan SE, meminta kepada pemerintah, "bagaimana langkah dan strateginya mengatasi anjloknya harga gabah sekarang. 


Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu anggota DPRD kabupaten Dompu, Adi Rahmat. Berbicara harga gabah hari ini, pihak bulog harus bisa melihat secara hati nurani petani yang ada sekarang. 


"Jujur, saya terlahir dari rahim petani murni, jadi adanya keluhan petani dalam hal anjloknya harga gabah ini, saya meminta kepada pemerintah daerah tetapkan harga gabah sesui dengan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (hpp) 4. 200, harus itu,"tegasnya. 


Menangapi tuntutan para Kelompok Tani yang ada, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, M. Syahroni Sp. MM, menegaskan bahwa anjloknya harga gabah saat ini, pada prinsipnya kami akan berupaya semaksimal mungkin. 


"Langkah awal kami sudah berkomunikasih dengan pihak bulog, kami menyampaikan dan juga menanyakan beberapa persoalan mengenai anjloknya harga gabah yang dialami oleh para petani yang ada saat ini, Namun mereka menjawab, bahwa pihak mereka mengambil gabah dengan starandar harga 3.500 perkilonya. 


Selain itu mereka juga menjawab, bahwa pihak bulog mengabil gabah   terbatas, tidak seperti tahun kemarin. 


"kami juga akan mengevaluasi kembali, baik dipihak bulog maupun di pihak dinas sendiri, setelah itu, nantinya kami turun mengecek di tinggkat lapangan,"jelasnya. 


Kesimpulan pada rapat yang digelar pemerintah dan legislatif akan ada pertemuan lanjutan selain itu, rapat ini juga melahirkan empat poin penting yang menjadi rekomendasi terhadap pemerintah daerah.


"Yang pertama, pemerintah dan satuan tugas ketanahan pangan harus memberikan kebebasan pengusaha diluar kabupaten Dompu untuk menyerap harga gabah yang ada di kabupaten Dompu tentu melalui penawasan pemerintah.


Kedua, pemerintah harus meningkatkan jatah beras merah ASN yang ada di kabupaten Dompu, 


Ketiga, pemerintah harus mengintervensi harga gabah saat ini lewat perusahaan daerah (PERDA). 


Dan, Keempat, kami dan pihak pemerintah akan membuat regulasi tentang harga gabah PERDA/PERBUB,


"Jadi empat poin diatas harus ada dan tidak boleh tidak, karena lewat itu para petani dapat diselamatkan dari anjloknya harga gabah setiap tahun ini. 


Hadir dalam rapat RDPU yaitu, Ketua Komisi ll DPRD Kabupaten Dompu Muhamad Subhan SE, Suharlin ST, Muhamad Iksan S, Sos,  Asisten ll, Sarifudin S,TP, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dompu, diwakili oleh Kabid Perencanaan Tajudin Msi. Puluhan Ketua Kelompok Tani Sekabupaten Dompu. (bidik01).