Politisi PDIP Dompu, Sebut Bupati Dompu Gagal Penuhi Janji Politik Serta Program Jara Pasakanya

Kategori Berita


.

Politisi PDIP Dompu, Sebut Bupati Dompu Gagal Penuhi Janji Politik Serta Program Jara Pasakanya

21 Mei 2022
Foto RanggaSetiawan S.Kep. Politisi PDIP Kabupaten Dompu NTB

Dompu, Bidikinfnews.com - Tidak nampaknya beberapa program dan janji politik Bupati Dompu AKJ-SYAH ditingkat lapangan dalam kepemimpinan yang kini memasuki satu setengah tahun terhitung sampai sekarang, memicu beberapa reaksi serta tindakan masyarakat yang ada menagihnya.


Reaksi itu terjadi diketahui hampir setiap hari lantaran dipicu tidak adanya kerja nyata Bupati Dompu merealisasikan beberapa program yang di rangkum dalam nama (Jara Pasaka) tersebut.


Baca Juga:soal harga jagung bulog dan pemda dompu


Hal itu diungkap oleh Rangga Setiawan S.Kep.CH Atau yang sering di sapa Rangga Madisa, sala satu Politisi Muda yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Internal PDI Perjuangan Sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu 2024 Kabupaten Dompu saat di ditemui oleh media ini dikediamannya di lingkungan renda kelurahan simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu NTB Sapatu Sore (21/05/22).


Ia menilai bahwa Satu tahun setengah kinerja dan Program Jara Pasaka Akj-Syah telah Gagal. Indikator Kegagalan AKJ-Syah di Ukur dari Tidak adanya Keberpihakan APBD secara Maksimal untuk program Jara Pasaka itu sendiri.


"Satu tahun setengah Kerja Bupati Dompu Sebenarnya Bisa Di lakukan dengan Dana APBD-P tahun 2021. Khususnya Air Bersih yang masuk dalam program 100 hari Kerja akan tetapi Dana APBD-P TA 2021 Lebih di prioritaskan pada Proyek pembangunan Lain yang tidak ada korelasinya dengan Program 100 hari kerja Maupun Jara pasaka secara umum,"ujar Rangga.


Pasang Iklan Disini:


Rangga mengatakan, Bahan Baku dari Komo diti Program Jara Pasaka tersedia dan Melimpah dan tidak mampu di Tingkatkan Nilai dari pada Produk masyarakat yang terakomodir dalam program Jara pasaka, itu ril terlihat dengan situasi hingga saat ini.


"Dalam waktu kepemimpinan Akj-Syah yang hampir memasuki Dua Tahun tersebut, Janji Janji Politik Belum mampu di Hadirkan dan Belum Nampak Jelas Penunjang Program Jara Pasakanya. Mulai dari pembangunan fasilitas penopang program, Pengadaan Benih dan obat obatan kebutuhan petani Yang murah dan berkualitas, serta penambahan kuota pupuk subsidi yang setiap tahunnya selalu langka untuk petani, itu semua tidak terlihat dilakukan oleh bupati Dompu itu sendiri,"terang Rangga.


Lanjut dirinya mengatakan, Tidak Adanya Pelatihan dan peningkatan keterampilan Kualitas serta kapasitas petani agar lebih maju Lewat Leiding Sektor pemerintahan Mulai dari Dinas Pertanian dan perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga mendorong beberapa beberapa reaksi aksi demonstrasi baik dikalangan para aktifis serta mahasiswa yang ada.


"Bupati gagal Dalam Merencanakan Programnya sehingga tidak mampu mengantisipasi kestabilan Harga pada saat petani Panen secara serentak, sebut saja Padi, Jagung dan komoditi lainya hingga saat ini masih terus di teriakan oleh masyarakat Dompu sendiri,"beber Rangga.


Selain itu, Bupati Dompu juga tidak mampu menciptakan aturan Perbup dan perda yang melindungi dan berpihak pada petani, pertanyaan nya mana janji politiknya mana programnya yang bisa di lihat serta di ukur oleh masyarakat Dompu...?


"Menurut saya, Bupati tidak mampu menstabilkan harga dan tidak mampu berkordinasi dengan pihak swasta lewat leiding sektornya Dinas perindustrian dan perdagangan dan Industri-industri swasta lainya. Dibuktikan dengan Meningkatnya Aksi demostrasi masyarakat karena Anjloknya Harga Komoditi Jagung dan padi,"ungkapnya.


Dirinya berkesimpulan, bahwa Kesalahan Rezim yang tidak mampu mereview kembali RPJMD 2021-2026. yang seharusnya Pemerintahan daerah Kabupaten Dompu yaitu  Bupati dan DPRD harus merubah dan memadatkan siklus RPJMD Sampai 2024, karena perubahan Keputusan negara tentang Pemilu serentak 2024 dan seharusnya secara otomatis RPJMD pun harus sampai 2024 dan 2024 selanjutnya RPJMD pemerintahan Selanjutnya.


"Pandangan saya secara poitik bahwa Program Jara Pasaka Gagal Total karena APBD tidak berpihak Secara Maksimal dan lebih ke program pembangunan yang tidak mendukung Peningkatan Nilai dari Produk komuditi yang ada di Kabupaten dompu yang terakomodir dalam program jara pasaka,"tutup Rangga. (Bidik01).