Komentar |
| Puluhan Aktivis yang Tergabung Dalam APPH Dompu Didepan Kantor Kejari Dompu NTB Saat Mengelar Demonstrasi |
Dompu NTB_Bidikinfonews.com - Puluhan Aktivis di Dompu yang tergabung dalam Aliansi Pengawal Proses Hukum (APPH) Beberapa laporan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang di laporkan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Dompu satu (1) di antaranya Kasus tersebut Januari nanti bakal mengumumkan dan menetapkan tersangka.
Penetapan tersangka di ungkap oleh pihak Kepala Kejari Dompu Doc. M. Karel Wiliam, SH, saat dirinya menemui massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pengawal Proses Hukum (APPH) Kabupaten tepat di depan Pintu masuk Kantor Kejari Dompu Kamis (07/12/23).
Baca juga:diduga spj penggunaan anggaran fiktif
"Penetapan tersangka yang dilakukan, Kejari Dompu atas dugaan laporan kasus tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Dompu. Sementara untuk PKK, ini-kan dilaporkan tahun 2022-2023, 2023 sekarang ini masih berjalan, sama dengan pembangunan, ada masa maksimal pemeliharaan, dan masi ada punya juga peluang untuk memperbaiki,"ungkapnya.
Dalam orasi ilmiah salah satu Masa Aksi Wahyudin SE biasa Bang Jago mengatakan, dari beberapa kasus yang kini di ketahui di laporkan, sudah sejauh mana proses hukumnya. Simak videonya di bawah ini 👇👇👇👇
"Dari beberapa Laporan tidak pidana kejahatan korupsi yang kami terima. Laporan dugaan kasus Puskesmas Dompu itu sudah masuk penyidikan, dan sudah dilakukan penghitungan kerugian uang negara tinggal tunggu hasilnya saja, mungkin Januari atau Februari kita tetapkan tersangkanya," ungkap Kejari dihadapan massa aksi.
Supaya tidak ada kecurigaan dalam penanganan perkara kasus ini, Kejari berharap kepada semua elemen agar bisa membatu kejaksaan dalam mengawal proses ini hingga penanganan kasus yang di maksut selesai.
Pasang iklan Disini:
"Seperti yang diketahui, kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Puskesmas Dompu Kota ini dilaporkan oleh masyarakat ke Kejati NTB pada tahun 2021 lalu, dan kini laporan itu telah dilimpahkan kembali ke Kejari Dompu.
Selain laporan dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Dompu yang disorot, ada juga laporan penyelewengan anggaran PKK Dompu sebesar 2 miliar yang menjadi atensi Kejari Dompu.
 |
| Sejumlah Aktivis Saat Berorasi di Depan Kantor Kejari Dompu NTB |
"Semua itu, akan jadi atensi kami, jujur kami kerja dari siang sampai jam 10 malam baru pulang, kenapa karena pertama anggota kita kurang, hanya 9 orang, Kondisi itulah yang membuat saya pribadi turun dan memeriksa langsung beberapa laporan kasus tersebut,".
Muktamar Selaku Kordinator Lapangan (Korlap) menanyakan, jika dugaan kasus Laporan tindak pidana Korupsi anggaran negara di PKK sampai saat ini sudah sejauh mana proses hukumnya yang di lakukan oleh teman teman Kejari Dompu.
"Untuk PKK, ini-kan dilaporkan tahun 2022-2023, 2023 ini masih berjalan, sama dengan pembangunan, ada masa maksimal pemeliharaan, dan kami masih punya peluang untuk memperbaiki" ungkapnya.(*)