Komentar |
| Foto Gudang Pupuk Subsidi Dengan Pejabat Terkait Saat Pelepasan Pupuk Di Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu NTB |
Dompu NTB_Bidiminfonews.com - Diduga buntut tidak adanya keseriusan, ketegasan serta pengawasan ekstra yang di lakukan oleh pihak pemerintah terkait, Puluhan anggota Kelompok tani yang ada di Desa Bara, tuding oknum di Dinas Pertanian, Prindag, Distributor dan juga oknum pengecer di Kabupaten Dompu, diduga secara sengaja memanipulasi data RDKK Poktan yang ada.
Tudingan yang di lontarkan oleh para petani tersebut diketahui, bukan tampa dasar, Mereka merasa aneh dan bingung setelah mengetahui, jika nama atau Nik RDKK kelompok tani yang mereka ajukan pada UD pengecer milik H.Amin Desa Bara setempat tiba_tiba hilang tampa ada pemberitahuan atau informasi yang mereka dapatkan.
Baca juga:distributor cv santya makmur kembali
Perihal dugaan itu terjadi diketahui setelah di ungkap oleh Masrin Selaku sekertaris kelompok tani So Doro Parongge Desa Bara, menurut masrin jika data RDKK Poktan mereka hilang dengan sendirinya. Persoalan terjadi, diduga sengaja di lakukan oleh para pihak oknum guna memenuhi syarat ke 3 pengecer baru yang ada sekitar.
"Kami menduga jika persoalan ini memang sengaja di lakukan oleh para pihak terkait, baik itu pihak oknum PPL, Pertanian, Dinas Prindag Distributor maupun para pihak pengecer di desa bara setempat,"ungkap Masrin pada media ini saat di temui Rabu (10/01/24).
Masrin mewakili para Poktan kembali mengatakan, jika mereka selaku petani merasa kecewa atas sikap yang dicerminkan oleh para pihak pemerintah saat ini, dimana Kondisi yang mereka alami saat ini terkesan sengaja di skenario dan dipolitisasi demi kepentingan pribadi politik pihak mereka.
Simak video puluhan Poktan di beberapa desa di kabupaten Dompu NTB di bawah ini 👇👇👇
"Menurut kami, Kondisi yang terjadi pada kami saat ini, diduga memang secara sadar mereka dilakukan, bisa di lihat, dalam waktu dua tiga hari kemarin, para Poktan tiba-tiba di kagetkan dengan munculnya 3 Pengecer baru saat ini, pertanyaan kami, wilayah lahan kawasan dan data RDKK Poktan mana yang menjadi dasar acuan UD pengecer mereka di ijinkan oleh pihak terkait.
Tidak hanya itu, masrin juga mengatakan, jika 3 pengecer yang dimaksud di ijinkan keberadaannya di wilayah desa bara, kira_kira bagai mana proses ferivikasi yang di lakukan, baik itu pihak oknum PPL, Dinas Pertanian, Distributor maupun pihak pemerintah lainya. dan apa saja sarat dan lainya yang harus di penuhi oleh pihak pengecer tersebut.
Pasang iklan Disini:
"Kami menduga bahwa data RDKK Poktan kami di manipulasi demi kepentingan ke 3 pengecer yang ada di desa bara saat ini, pemindahan data RDKK Poktan yang ada mereka dilakukan sangat mulus, sampai pengecer setempat pun tidak dapat mengetahuinya.
"Skenario Politisasi yang di mainkan oleh para oknum terkait, merupakan sebuah kejahatan besar, dimana hak_hak kami selaku petani yang semestinya di lindungi, diawasi dan di nopang oleh pihak pemerintah daerah menuju mandiri, Namun pada kenyataannya justru sebaliknya hak para petani diduga banyak yang di rampas di ambil dan di manipulasi oleh pihak oknum yang ada,".
Lebih anehnya lagi, pihak Dinas Prindag dan pertanian yang memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pengawasan serta pencegahan terjadinya dugaan tindakan kejahatan berjamaah seperti saat ini, tidak pernah terlihat di tingkat lapangan.
"Kami juga menduga, para pihak oknum terkait diduga kuat ikut bermain melakukan kejahatan, dengan cara mempermudah para oknum pengecer mendapatkan rekomendasi keabsahan UD mereka berdiri, begitu juga dengan oknum PPL dan Pihak Dinas Prindag tersebut," tegasnya.
Lebih lanjut Masrin menegaskan, bahwa beberapa pihak terkait juga diduga telah memanipulasi data RDKK para Poktan dalam hal penyaluran kebutuhan para kelompok petani itu sendiri.
"Hari ini saya bersama masyarakat petani yang memiliki lahan di wilayah so Doro parongge Desa Bara, meminta kepada pihak Bupati Dompu, segera lakukan evaluasi kinerja Kepala Dinas Prindag, Pertanian, PPL terkat. Segera turun sidak ditingkat pengecer distributor di lapangan, dan lakukan pengecekan data RDKK para kelompok tani yang ada.
Langka itu harus dilakukan oleh pihak Bupati Dompu, karena hanya lewat itu bupati selaku pimpinan tertinggi di kabupaten Dompu mengetahui dugaan kejahatan para pihak menindas masyarakat petani.
"Persoalan terjadi jangan di anggap remeh, ini menyangkut kelangsungan hidup para petani, bupati Dompu harus menjawab keresahan yang di alami oleh petani hari ini, Hari ini para petani ibarat layang_layang yang putus talinya, merasa aneh juga bingung dengan cara para oknum terkait,"tegas Masrin.
Kembali Masrin mengungkapkan, menurut mereka selam ini bahwa data mereka baik_baik saja dalam hal mendapat pupuk subsidi dari UD "Sama KAI" Namun di tahun ini setelah munculnya 3 pengecer baru setempat, data RDKK Poktan mereka secara tiba_tiba hilang (dipindahkan red) entah dimana.
"Persoalan ini, siapa yang harus bertanggung jawab, saat ini para petani di buat bingung dengan semua ini, persoalan ini tidak bisa kami biarkan, Insallah akan kami laporkan secara hukum para oknum yang diduga terlibat melakukan manipulasi data RDKK Poktan yang ada
Kondisi tersebut terlihat juga di rasakan oleh para petani saat ini, seharusnya tidak bisa di biarkan oleh pihak dinas perindag, pertanian dan pihak oknum PPL nya. Namun mirisnya justru mereka terkesan buta, tuli juga pura_pura hilang akal sehatnya.
"Kami menduga bahwa kondisi ini sengaja di biarkan oleh para oknum Pengecer/distributor, PPL dan juga pihak oknum yang ada ditingkat dinas Pertanian/prindag setempat, mungkin sudah ditutupi oleh hasrat setoran lebih dari para oknum pengusaha terkait setiap tahunnya, bahkan mungkin setiap penyaluran pupuk subsidi mungkin juga bisa jadi.
Lanjut Masrin kembali mengatakan, bahwa semua dugaan tersebut terjadi dapat di buktikan, dimana Poktan dan masyarakat di beberapa wilayah, setiap tahunnya selalu mengalami perihal dugaan masalah yang serupa seperti ini.
"Sungguh miris tindakan kejahatan yang terjadi, persoalan ini sangat berpengaruh terhadap instabilitas daerah, oleh karena itu, kami meminta kembalikan data RDKK Poktan pada pengecer sebelumnya. Selain itu juga, kami khususnya masyarakat Kecamatan Woja menunggu reaksi Bupati Dompu menyelesaikan soal dugaan ini.
Beginilah jika matinya kinerja pihak pemerintah yang ada di dinas prindag dompu dalam melakukan pengawasan di tingkat lapangan, para oknum diduga leluasa melakukan kejahatan memanipulasi data, menjual pupuk subsidi diatas harga (HET) hingga para petani seperti mereka yang mengalami dampaknya.
Menanggapi perihal dugaan tersebut, Kepala Dinas Pertanian, Prindag Dompu, Distributor dan 3 Pengecer sampai berita ini disiarkan pihak terkait, belum bisa ditemui untuk di mintai keterangan terkait perihal tersebut. Namun media ini akan terus berupaya mendapatkan jawaban dari semua pihak terkait(*).