Komentar |
| Yatim Gatot Anggota DPRD Kabupaten Dompu NTB Saat Dimintain Keterangan Oleh Beberapa Awak Media |
Dompu NTB_Bidikinfonews.com - Penarikan retribusi pada lalulintas ternak yang diketahui mencapai ratusan juta rupiah per tahun oleh pihak Dinskkeswan kembali di sorot publik. Yatim Gatot anggota DPRD Kabupaten Dompu pertanyakan kinerja Disnakkeswan setempat.
Yatim Gatot Anggota DPRD dari (Fraksi Partai Demokrat), mulai mengarahkan titik fokus pengawasan terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil penarikan retribusi ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Kabupaten Dompu yang kini diduga di diselewengkan (Korupsi red) oleh pihak oknum terkait.
Dikutip dari laman resmi media Topikbidom "PAD yang dihasilkan mencapai Ratusan Juta, bahkan lebih pertahun ini, perlu diperjelas realisasi dan kemana anggaran ini. “Jangan sampai publik menilai anggaran sebesar ini diduga dikorupsi,” ungkap Yatim, pada media ini, Selasa (19/3/2024).
Baca juga:ungkap tuntaskan dugaan kasus korupsi
Lanjut Yatim, PAD ini tidak hanya bersumber dari retribusi lalu lintas ternak di masing-masing palang di wilayah Kabupaten Dompu, tapi juga bersumber dari hasil penarikan retribusi terhadap ratusan ekor sapi dan kerbau di wilayah Dompu yang dikirim ke luar wilayah Dompu. “Nah, ini sudah jelas anggaran yang sangat besar yang ditarik oleh Disnakkeswan dari para pemilik Sapi,” bebernya.
Berdasarkan informasi yang diterima menyebut, retribusi ternak yang ditarik Disnakkeswan itu nilainya mencapai Rp 75 ribu sampai Rp 100 lebih ribu per-ekor. Nilai ini, tentunya sangat besar dan jika dikalikan dengan jumlah ekor sapi atau kerbau yang dikirim ke luar wilayah Dompu, itu mencapai ratusan ekor melalui Tol Laut.
“Disnakkeswan harus memperjelas kemana aliran dana ini, saya selaku anggota DPRD Dompu, akan segera mengusulkan kepada pimpinan DPRD guna membahas masalah ini. Bila perlu meminta agar masalah ini segera dilakukan rapat khusus,” jelasnya.
Pasang iklan Disini:
Tidak hanya itu, berdasarkan informasi yang diterima oleh dirinya juga, ada anggaran yang sangat besar untuk pengadaan ternak di Disnakkeswan Dompu.
Namun, anggaran ini diduga dialihkan untuk kepentingan program lain di dinas setempat. “Ingat, Disnakkeswan adalah salah satu dinas penunjang program unggulan pemerintah dompu yakni Jara Pasaka. Jadi jangan main – main dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab,” tegasnya.
Diakui Yatim, selama ini dirinya banyak mendapatkan informasi tentang banyaknya persoalan di Disnakkeswan Dompu. Salah Satunya, mengenai Pos Pengawasan Lalu Lintas Ternak Disnakkeswan Dompu. Dimana, jabatan Koordinator Kecamatan Dompu, dijabat oleh Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Setahu saya di dinas itu masih banyak ASN yang tentunya berhak dan layak untuk menduduki jabatan itu, lantas kenapa jabatan itu diberikan kepada PPPK,” herannya.
Ia, menduga adanya unsur kesengajaan sehingga menempatkan yang bersangkutan itu (PPPK) untuk menduduki jabatan tersebut. “Jangan sampai ini ada apa apanya. Sebab, jabatan itu adalah penanggung jawab terhadap penarikan retribusi ternak. Kepala Disnakkeswan jangan main main dengan persoalan ini,” tegasnya.
Berangkat dari persoalan ini tambah Yatim, diminta kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Inspektorat, agar serius dan benar-benar teliti dalam mengaudit kemana aliran dana PAD Retribusi ternak yang mencapai Ratusan juta, bahkan lebih pertahunnya. “Jangan sampai anggaran sebesar ini diduga dikorupsi,” terangya.
Sementara itu, sampai berita ini diunggah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Dompu, tidak berhasil dikonfirmasi terkait persoalan ini. Didatangi di kantornya yang bersangkutan sedang tidak berada di ruang kerjanya.
“Pak Kadis sedang tidak berada di ruangannya pak wartawan,” terang salah salah seorang pegawai Disnakkeswan Dompu. (*).