Komentar |
| Foto Ir.Muttakun Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Dompu NTB |
Dompu NTB_Bidikinfonews.com - Adanya dugaan beberapa Kepala Sekolah yang menjabat Sebagai Pelaksanaan Tugas Tambahan (PLT) di Dompu yang hingga kini belum juga di kukuhkan oleh Pihak Pemerintah di keluhkan oleh para guru.
Ditengah hiruk pikuk era politik saat ini, beberapa kepala sekolah KUPTD dan para guru mengatakan risau dengan keadaan dunia pendidikan saat ini, karena adanya dugaan intrik serta implementasi politik yang seolah di tempatkan di ruang bisnis.
Baca juga:satu tronton kayu jenis sonokeling
Hal itu di sampaikan oleh beberapa oknum guru yang ada di Dompu saat ini, Salah satu guru yang tidak mau disebutkan namanya pada media ini mengatakan, jika para oknum guru seperti kepala sekolah yang mengantongi SK PLT agar dapat segera di kukuhkan.
"Seperti misalnya, Dari sejumlah 11 orang yang mengantongi surat tugas dan 8 orang PLT Kepala Sekolah, di wilayah kecamatan Manggelewa bagai mana pihak pemerintah agar dapat segera melakukan pengukuhan, Tidak hanya manggelewa, Kempo,Kilo,Woja juga dapat segera di kukuhkan,"ujarnya.
Menangapi perihal dugaan yang di keluhkan para pihak guru di Dompu, Ketua komisi I DPRD Dompu Ir. Muttakun dorong pemerintah segera di kukuhkan PLT kepala sekolah di Dompu.
Pasang iklan Disini:
Kepala sekolah dan guru adalah ujung tombak bagi dunia pendidikan, selain itu guru dan kepala sekolah merupakan pilar pendidikan, untuk itu bagai mana para PLT kepala Sekolah agar dapat segera di proses pengukuhan oleh pihak pemerintah maupun dinas terkait.
"Saya selaku ketua komisi I DPRD, yang membidangi, hukum dan pemerintah akan mendorong pemerintah agar dapat segera merealisasikan keluhan para guru yang ada, di mana kepala sekolah dan guru yang masih mengantongi surat tugas dan SK pelaksana tugas di kukuhkan,"Ungkap Ir. Muttakun Saat di temui oleh awak media di ruang kerjanya Rabu (13/03/2024).
Ir.Muttkun mengungkapkan, ada banyak kepala sekolah SDN hampir 50 an, kepala sekolah sekabupaten Dompu masih bermasalah. "ini jangan di biarkan sampai berlarut larut , masa hampir 2 tahun belum mengantongi SK, difinitif, ini perlu disi secepatnya oleh pemerintah,"Terangnya.
Pihaknya muttakun berharap kepada pemerintah maupun OPD terkait, agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya bisa melengkapi supaya tidak berlarut larut, karena tulang punggung pemerintah ada di seluruh OPD termasuk kepala sekolah pungkasnya.
"Dalam waktu yang tidak terlalu lama ini Insallah saya akan menghubungi kadis Dikpora dan kepala BKD, dan merujuk pada guru PPPK untuk menjadi kepala sekolah tergantung bupati kelayakan guru PPPK di promosikan menjadi kepala sekolah,"terangnya.
Sampai berita ini di siarkan Kepala Dinas Dikpora H.Rifaid M.Pd, yang di konfirmasi melalui via WhatsApp terkait perihal dugaan tersebut hingga kini belum juga di jawab oleh pihaknya. (*).